Pengumuman resmi seleksi Aparatur Sipil Negara
(ASN) atau Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) akan diagendakan oleh Pemerintah
pada Oktober 2019.
Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mempredisi Peserta Seleksi pada
pelaksanaan CPNS kali ini mencapai 5,5 Juta. Dibandingkan dengan pelaksanaan
seleksi CPNS 2018 yang mencapai 3.636.251 jta, dengan rincian jumlah pelamar di
76 instanti pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instanti daerah
sebanyak 2.189.791.
"Selanjutnya
formasi CPNS 2018 Provinsi
Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208.
Sementara untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap
Pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui passing grade," kata
dia di Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Formasi
P3K Tahap Pertama ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru,
Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh
Pertanian.
Selaku Ketua
Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Bima menyampaikan
sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS 2018, di antaranya, pertama, databasekependudukan
yang tidak update.
"Terutama
kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat," ungkap dia.
Kedua,
sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan.
Ketiga, KTP yang diunggah pelamar tidak jelas atau bukan KTP asli. Dan keemoat,
sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap.
"Beberapa
permasalahan ini yang menjadikan peserta tidak memenuhi syarat
administrasi," ungkap dia.
Untuk
rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua
jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua. Total kebutuhan ASN
nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100 ribu ribu formasi CPNS dan 100 ribu
formasi P3K Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap
Pertama.
"Dari
aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat
dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan
sejumlah instansi pusat dan daerah. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk
pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan
dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah," tutup Bima.
Sumber: ***
No comments:
Post a Comment